LAHAT l Lahataktual.co.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lahat menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) X dengan mengusung tema “Dengan Semangat Energizing Indonesia, Hiswana Migas Siap Menyalurkan Energi untuk Negeri dan Masyarakat Indonesia dengan Sepenuh Hati.” Selasa (15/9/2026)
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Hiswana Migas wilayah Sumatera Selatan, perwakilan Pertamina, Pemerintah Kabupaten Lahat, pelaku usaha migas, serta sejumlah mitra dan sponsor.
Ketua DPC Hiswana Migas Lahat, Saiful Zuhri, mengatakan Muscab menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.
Menurutnya, wilayah kerja DPC Hiswana Migas Lahat mencakup Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
“Anggota kami saat ini berjumlah 67, terdiri dari agen LPG, SPBU, transportir, dan unsur usaha lainnya,” ujar Saiful dalam sambutannya.
Ia menambahkan, Hiswana Migas merupakan wadah kemitraan para pengusaha migas dengan Pertamina. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pengusaha, Pertamina, serta pemerintah daerah dinilai penting untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Saiful juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, antara lain harga eceran tertinggi (HET) LPG serta margin usaha SPBU.
Sementara itu, Ketua DPD II Hiswana Migas Sumbagsel, Didik Cahyono, mengungkapkan persoalan ketersediaan dan kuota BBM masih menjadi tantangan yang dihadapi pelaku usaha maupun masyarakat.
Ia mengatakan kondisi kuota energi pada 2026 mengalami tekanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Situasi tersebut, menurutnya, perlu dihadapi melalui koordinasi dan pencarian solusi bersama, bukan dengan saling menyalahkan.
“Kondisi ini bukan alasan bagi kita untuk mundur. Kita harus tetap menghadapi persoalan ini bersama-sama,” kata Didik.
Didik juga meminta pengelola SPBU meningkatkan kesabaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika terjadi antrean panjang akibat keterbatasan pasokan.
Menurutnya, masyarakat sangat bergantung pada BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi.
Terkait margin SPBU, Didik menyebut Hiswana Migas telah mendorong kajian mengenai kelayakan peningkatan margin. Kajian tersebut, kata dia, melibatkan perguruan tinggi dan hasilnya telah menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah.
“Rekomendasi mengenai margin SPBU sudah ada dan saat ini prosesnya berada di Kementerian ESDM. Kami berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih mengatakan Pemerintah Kabupaten Lahat siap bersinergi dengan Pertamina dan Hiswana Migas untuk menyelesaikan persoalan distribusi energi di daerah.
Ia menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Lahat yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat.
“BBM sekarang bukan lagi sekadar komoditas, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer karena hampir seluruh aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi membutuhkan BBM,” kata Widia.
Widia juga menyampaikan data usulan dan realisasi kuota energi untuk Kabupaten Lahat. Berdasarkan data yang dipaparkannya, usulan solar selama tiga bulan sebesar 35.000 kiloliter, sementara yang disetujui 23.252 kiloliter. Untuk Pertalite, usulan mencapai 40.000 kiloliter dengan realisasi 34.289 kiloliter.
Sementara untuk LPG, pemerintah daerah mengusulkan sekitar 13.000 metrik ton, namun yang disetujui sekitar 9.928 metrik ton.
Menurut Widia, peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan aktivitas ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan kebutuhan energi daerah.
Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam penetapan kuota sehingga diperlukan koordinasi lintas lembaga.
“Kami siap berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi agar persoalan ini tidak terus menjadi polemik di masyarakat,” ujarnya.
Widia juga meminta masyarakat memahami pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan serta penyaluran energi.
Ia berharap Muscab X Hiswana Migas dapat menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat pelayanan energi serta meningkatkan sinergi antara pengusaha, Pertamina, dan pemerintah daerah.
“Keberadaan Pertamina, Hiswana Migas, pengusaha, dan pemerintah pada akhirnya adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Widia.
Laporan: Nita
