LAHAT l Lahataktual.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan ekspos terkait peran Pemerintah Kabupaten Lahat terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lematang Kabupaten Lahat, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut membahas efektivitas peran pemerintah daerah dalam mendukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum, termasuk dukungan terhadap pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta upaya peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Direktur PDAM Tirta Lematang Kabupaten Lahat, Anda Wijaya, mengatakan ekspos bersama BPK RI dan pemerintah daerah tersebut menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk menyampaikan kondisi perusahaan, program yang telah dilakukan, serta berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan pelayanan air bersih.
“Alhamdulillah, hari ini kami melakukan ekspos dengan pemerintah daerah terkait efektivitas peran pemerintah daerah terhadap BUMD air minum. Kami menyampaikan kegiatan-kegiatan serta dukungan yang diperlukan pemerintah daerah, terutama untuk kemajuan SPAM,” ujar Anda.
Menurut Anda, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari proses evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi PDAM Tirta Lematang. Masukan dan evaluasi dari kegiatan ekspos diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan perusahaan.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat masyarakat di Kabupaten Lahat yang belum mendapatkan akses layanan air bersih melalui jaringan PDAM. Persoalan cakupan pelayanan tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam ekspos.
“Kami terbuka menyampaikan berbagai kondisi yang ada. Harapannya, ke depan ada perhatian dari pemerintah daerah agar PDAM dapat berkembang dan melakukan ekspansi sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh,” katanya.
Dalam pelaksanaan pelayanan, PDAM Tirta Lematang terus mengoptimalkan jaringan serta sarana dan prasarana yang telah tersedia. Optimalisasi tersebut dilakukan agar pelayanan kepada pelanggan yang telah terhubung dengan jaringan perpipaan dapat berjalan secara maksimal.
Namun, perluasan pelayanan ke wilayah yang belum memiliki jaringan perpipaan masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur. Salah satunya berupa konektor maupun jaringan perpipaan yang dapat menghubungkan sistem pelayanan menuju wilayah yang belum terjangkau.
“Untuk daerah yang belum ada jangkauan air bersih, kami meminta bantuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan konektor atau jaringan sehingga pelayanan bisa dikembangkan ke daerah-daerah yang belum memiliki jaringan pipa,” jelas Anda.
Ia berharap hasil ekspos bersama BPK RI dan pemerintah daerah dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah tindak lanjut dalam pengembangan infrastruktur air minum di Kabupaten Lahat.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan PDAM Tirta Lematang, optimalisasi pengelolaan perusahaan diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga cakupan pelayanan air bersih dapat diperluas dan semakin banyak masyarakat Kabupaten Lahat memperoleh akses terhadap layanan air minum yang layak.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap efektivitas dukungan pemerintah daerah kepada BUMD air minum, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Laporan: Nita
