Perwakilan PT ALR melalui pihak eksternal dan Manajer Humas PT ALR, Burmawi, menyampaikan bahwa perusahaan mempertanyakan dasar permintaan tali asih yang diduga disampaikan oleh Kepala Desa Sengkuang dengan mengatasnamakan masyarakat.
Ia menjelaskan, PT ALR menggunakan akses tersebut dengan melengkapi dokumen persyaratan, termasuk dokumen lingkungan dan administrasi lainnya. 
Ia mengungkapkan, pihak perusahaan telah meminta agar pihak yang mengajukan permintaan tali asih dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau dasar hukum yang sah atas lahan yang dimaksud.
Menurutnya, apabila terdapat bukti legal bahwa sebagian lahan merupakan milik masyarakat atau desa, perusahaan menyatakan terbuka untuk melakukan pembahasan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang ada dasar legal yang kuat, silakan tunjukkan bukti kepemilikannya. Kami siap membahas dan memenuhi kewajiban apabila memang ada dasar yang jelas. Namun, sampai saat ini, menurut kami, bukti kepemilikan tersebut belum dapat ditunjukkan,” katanya.

Burmawi juga menyoroti persoalan dukungan perusahaan terhadap desa, termasuk kegiatan gotong royong serta bantuan material dan kebutuhan pemeliharaan jalan.
Ia menyebut sejumlah bentuk dukungan yang sebelumnya diberikan kepada desa berpotensi dievaluasi apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan baik. Namun, perusahaan berharap penyelesaian dilakukan melalui komunikasi dan mekanisme yang sesuai aturan.
Atas persoalan tersebut, pihak PT ALR meminta pemerintah kecamatan dan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan permasalahan tersebut. Perusahaan juga menyatakan akan meminta perhatian aparat pengawasan, termasuk Inspektorat dan Kejaksaan, agar persoalan yang dipermasalahkan dapat ditelusuri sesuai kewenangan masing-masing.
Pihak perusahaan berharap tidak ada pihak yang mengatasnamakan masyarakat dalam menyampaikan tuntutan tanpa disertai dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, PT ALR menegaskan bahwa perusahaan tidak menutup kemungkinan melakukan pembahasan maupun memenuhi kewajiban ganti rugi apabila nantinya ditemukan bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan hukum.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Sengkuang belum memberikan tanggapan.
Laporan: Nita






