LAHAT I Lahataktual.co.id – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, sejumlah serikat pekerja di Kabupaten Lahat menggelar aksi damai yang dilanjutkan dengan audiensi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat, Rabu (1/5). Kegiatan ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Lahat untuk memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan tertib.
Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, S.I.K., M.I.K., mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal guna menjaga ketertiban umum. “Kami telah menyiapkan pengamanan untuk memastikan aksi berjalan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Dalam audiensi yang digelar di Kantor Pemda Lahat, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain peningkatan upah minimum, perlindungan ketenagakerjaan, serta penolakan terhadap sistem kerja outsourcing. Mereka juga meminta pemerintah daerah lebih aktif memperjuangkan hak-hak pekerja di wilayah Kabupaten Lahat.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lahat menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan wujud penyampaian aspirasi secara damai. “Kami ingin menyampaikan keluhan dan harapan kepada pemerintah tanpa kekerasan. Untuk itu, kami mengapresiasi pengawalan humanis dari Polres Lahat,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, Candra, S.H., yang mewakili Bupati Lahat, menerima langsung para perwakilan buruh untuk berdialog di ruang rapat kantor Pemda. Dalam pertemuan itu, pihak Pemda menyatakan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi dan menyampaikannya ke instansi terkait di tingkat provinsi maupun pusat.
Kapolres Lahat menambahkan bahwa pengamanan aksi buruh ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan di masyarakat. “Kami berharap sinergi antara aparat keamanan, buruh, dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik,” ujarnya.
Aksi damai peringatan Hari Buruh di Kabupaten Lahat ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ini menjadi contoh positif dalam penyampaian aspirasi secara demokratis di Indonesia.
Laporan: Nita













