Lahat, Sumatera Selatan
LahatAktual.co.id
Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Lahat akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin dan Selasa, 13-14 Januari 2025. Forum Honorer Kabupaten Lahat mempersiapkan aksi ini melalui konsolidasi strategis dengan DPD LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan pada Sabtu (11/1/2025). Pertemuan berlangsung di Kantor DPD LSM KPK Nusantara di Komplek PTM Serelo, Lahat.
Aksi ini dipicu oleh dugaan keberadaan “tenaga honorer siluman,” yakni individu yang tidak pernah terdaftar sebagai tenaga honorer tetapi berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Situasi ini memicu keresahan di kalangan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja di berbagai instansi pemerintah daerah.
Ketua Forum Honorer Kabupaten Lahat, Fauzi Azwar, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap dugaan kecurangan tersebut. “Kami sudah bekerja selama bertahun-tahun, tetapi justru ada oknum yang tiba-tiba lolos seleksi tanpa pernah menjadi honorer. Ini mencederai keadilan,” ujarnya saat diwawancarai.
Fauzi menyebut aksi ini bertujuan mendesak pemerintah daerah untuk menyelidiki kasus tersebut dan memastikan proses seleksi PPPK dilakukan secara transparan.
Dalam pertemuan tersebut, Forum Honorer meminta dukungan penuh dari DPD LSM KPK Nusantara. Ketua DPD, Dodo Arman, menyatakan kesiapannya untuk mendampingi aksi ini.
“Kami memahami keresahan para tenaga honorer yang merasa hak-haknya terabaikan. Jika benar ada kecurangan dalam seleksi PPPK, ini harus ditindak tegas. Kami siap mendampingi perjuangan mereka demi keadilan,” tegas Dodo Arman.
Sekretaris DPD LSM KPK Nusantara, D. Erwin Susanto, juga mendukung langkah ini. Ia menekankan bahwa aksi damai adalah hak warga negara untuk menyuarakan aspirasi demi kebaikan bersama.
Aksi ini akan digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lahat selama dua hari. Forum Honorer membawa beberapa tuntutan utama:
- Investigasi Dugaan Kecurangan: Meminta pemerintah daerah menyelidiki keberadaan “honorer siluman.”
- Transparansi Seleksi: Menuntut proses seleksi PPPK dilakukan secara adil dan sesuai aturan.
- Perlindungan Hak Honorer: Memastikan tenaga honorer lama mendapatkan prioritas dalam seleksi.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin keadilan ditegakkan. Seleksi harus transparan dan sesuai aturan,” ujar Rahmat Wilantara selaku koordinator lapangan.
Dukungan dari DPD LSM KPK Nusantara memberikan semangat baru bagi para tenaga honorer. Mereka berharap aksi ini membuka mata pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap dugaan kecurangan.
“Semoga aksi ini menjadi awal perubahan yang nyata. Kami percaya dengan kekompakan dan dukungan yang ada, aspirasi kami akan didengar,” kata Erwin Arsyah, salah satu tenaga honorer.
Forum Honorer Kabupaten Lahat menegaskan komitmennya untuk menjaga aksi tetap damai dan konstitusional. Mereka berharap aksi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem seleksi dan memberikan keadilan bagi seluruh tenaga honorer. (Red)
