LAHAT I Lahataktual.co.id – Sejumlah honorer yang tidak lolos dalam seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024, yang dinyatakan dengan status R3 dan R2, berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut kejelasan dan kepastian terkait status mereka sebagai ASN PPPK. Senin (6/1/2025)
Dalam tuntutannya, para honorer meminta Pemkab Lahat untuk segera mengangkat mereka menjadi ASN PPPK. Mereka juga mendesak agar pemerintah daerah segera mengajukan formasi ke pemerintah pusat agar proses pengangkatan dapat terlaksana lebih cepat.
“Kami menuntut agar sistem penerimaan ASN PPPK dievaluasi ulang, mengingat banyak honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi, bahkan ada yang lebih dari dua puluh tahun,” kata Fauzi Anwar, salah satu perwakilan honorer dalam wawancara.
“Kami ingin agar janji pemerintah pusat untuk mengangkat honorer yang lama mengabdi segera direalisasikan.” Lanjutnya
Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan sistem peringkat dalam tes PPPK, yang dianggap memberatkan honorer berusia lanjut, yang dinilai kesulitan untuk mengikuti seleksi yang sangat ketat. “Banyak di antara kami yang sudah berusia di atas lima puluh tahun, dan sistem seleksi ini tidak memungkinkan kami untuk maksimal,” ungkap Fauzi.
Tuntutan lainnya meliputi pengusutan tuntas terhadap para honorer siluman yang diduga tidak memenuhi syarat namun berhasil lulus tes, yang menyebabkan berkurangnya kuota pengangkatan honorer yang sah. Para honorer juga meminta agar instansi yang menerima calon PPPK mengutamakan honorer yang sudah bekerja di instansi tersebut sebelum membuka peluang untuk pelamar dari luar instansi.
“Mereka yang sudah mengabdi di instansi kami harus diutamakan. Jika kuota masih kurang, baru boleh menerima pelamar dari luar instansi.” Ujar Fauzi
Para honorer juga menuntut agar mereka yang dinyatakan lolos namun tidak mendapatkan formasi dengan kategori R3 dan R2 diberikan honor dan hak yang setara dengan PPPK yang baru diangkat, serta diberikan kepastian hukum mengenai status mereka yang belum jelas.
Aksi demo ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Pemkab Lahat dan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan status honorer, yang sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara.
Laporan: Dilantara
